Buku Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Sebuah Pendekatan Negosiasi menjelaskan konsep baru dalam pengelolaan sumber daya air dan lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan negosiasi ini menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kompromi antara berbagai pihak — pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta — dalam menyusun renc…
Buku Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai membahas prinsip-prinsip dasar hidrologi serta penerapannya dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), mencakup siklus hidrologi, konservasi air dan tanah, pengendalian banjir, serta strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan pembangunan wilayah.
**Abstrak** Dilema otonomi daerah muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Meskipun otonomi daerah membuka peluang bagi peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan percepatan pembangunan lokal, di sisi lain muncul berbagai tantangan seperti kesenjan…
Buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi membahas landasan hukum, prinsip, dan implementasi penataan ruang di Indonesia dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, dengan menyoroti hubungan antara kebijakan tata ruang nasional dan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Buku Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal mengkaji bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berperan sebagai instrumen penguatan demokrasi di tingkat lokal. Dengan kontribusi dari para ahli politik, pemerintahan, dan hukum, buku ini memaparkan berbagai aspek penting: sejarah dan evolusi Pilkada di Indonesia; tantangan kelembagaan, termasuk regulasi, independensi penyelenggara…
Tulisan ini membahas dinamika otonomi daerah di Indonesia dari aspek perkembangan pemikiran hingga pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pembahasan meliputi latar belakang lahirnya …
Buku Ranjau Otonomi Daerah membahas subjek berbagai tantangan (ranjau) yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi—termasuk masalah regulasi yang tumpang tindih, pendanaan yang tidak memadai, ketimpangan kapasitas administratif, korupsi lokal, dan tuntutan partisipasi publik—agar pembaca mendapat wawasan kritis tentang kondisi nyata dan solusi yang strategis.
Buku Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah, 1903-2001 membahas subjek perkembangan hukum dan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia—termasuk pembagian wilayah, pembiayaan, regulasi pemerintah pusat dan daerah, serta dampak perubahan politik dan hukum terhadap otonomi daerah—dari masa kolonial Hindia Belanda hingga era Reformasi 1999-2001.
Buku Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia menyajikan telaah historis dan analisis mendalam terkait bagaimana pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dari masa ke masa telah memengaruhi struktur politik, dinamika pemerintahan, distribusi kekuasaan dan keuangan, serta kehidupan sosial-budaya masyarakat, dengan catatan mengenai tantangan imple…
Buku ini membahas secara komprehensif konsep otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif dan akuntabel. Selain itu, buku ini mengulas strategi pengembangan SDM aparatur melalui pelatihan, etika birokras…